Undang Undang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Undang undang K3 bagi para Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan salah satu alat kerja yang penting, dianggap penting karena Undang Undang K3 ini memberikan pedoman agar dapat menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja.

Undang – Undang K3 merupakan suatu mekanisme control atas segala tindakan perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja bagi setiap orang yang terlibat di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Dengan adanya Undang – Undang K3, segala hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja akan jauh lebih terarah. Dengan demikian setiap orang baik karyawan atau partner bisnis yang terlibat dalam perusahaan tidak  perlu khawatir dengan kesehatan dan keselamatannya selama di lingkungan kerja.

Undang – Undang K3 pdf banyak beredar di internet, berikut kumpulan perundang – undangan K3 yang perlu dipahami sebagai pedoman bagi penerapan K3 di lingkungan kerja atau lingkungan perusahaan. Cek informasinya berikut ini!

Undang – Undang K3 Terbaru

Aturan Undang – Undang K3 terbaru yang harus dipatuhi perusahaan dalam memperkerjakan karyawan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Uap 1930 mengatur dan membahas tentang stoom ordonnantie
2. Undang – Undang nomor 1 tahun 1970 mengatur dan membahas tentang keselamatan kerja di lingkungan kerja
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 mengatur dan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan bidang tenaga kerja

Peraturan Pemerintah terkait undang undang K3

Pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah untuk mengatur K3 di Indonesia. Berikut peraturan pemerintah terkait Undang – Undang K3 yang ditetapkan pemerintah, diantaranya :

1. Peraturan UAP tahun 1930 tentang stoom verordening
2. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 yang membahas tentang pengawasan serta peredaran, penyimpanan serta peredaran pestisida
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1973 yang membahas tentang pengaturan serta pengawasan keselamatan kerja dalam bidang pertambangan
4. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1979 yang membahas tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak serta gas bumi

Peraturan Menteri terkait undang undang K3

Kementerian juga menetapkan peraturan terkait dengan Undang – Undang K3. Adapun peraturan menteri terkait UU k3 sebagai berikut :

1. Permenakertranskop RI nomor 1 tahun 1976 yang mengatur mengenai kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan
2. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1978 yang mengatur dan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja didalam pengangkutan dan penebangan kayu
3. Permenakertrans RI nomor 3 tahun 1978 yang mengatur dan membahas tentang penunjukan dan serta kewenangan kewajiban pegawai pengawas K3 dan ahli K3
4. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1979 tentang kewajiban latihan kehigienisan perusahaan bagi tenaga paramedis perusahaan yang terlibat dalam bidang K3.
5. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1980 yang membahas tentang keselamatan kerja pada bidang konstruksi bangunan
6. Permenakertrans RI nomor 2 tahun 1980 mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam bidang penyelenggaraan keselamatan kerja
7. Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1980 tentang syarat pemasangan serta pemeliharaan alat pemadam api ringan
8. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban pelaporan jika terjadi penyakit akibat kerja terhadap karyawan di perusahaan
9. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1982 tentang bejana tekanan
10. Permenakertrans RI nomor 2 tahun 1982 tentang kualifikasi juru las
11. Permenakertrans RI nomor 3 tahun 1982 tentang kegiatan pelayanan kesehatan tenaga kerja
12. Permenakertrans RI nomor 3 tahun 1985 tentang keselamatan serta kesehatan kerja bagi pemakaian asbes
13. Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1985 membahas tentang pesawat tenaga dan sistem produksi
14. Permenakertrans RI nomor 5 tahun 1985 membahas tentang pesawat angkat dan angkut
15. Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1987 yang membahas tentang panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja
16. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1988 yang membahas mengenai kualifikasi serta syarat operator pesawat uap
17. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1989 yang membahas tentang kualifikasi dan syarat operator keran angkat
18. Permenakertrans RI nomor 2 tahun 1989 yang membahas tentang pengawasan instalasi penyalur petir
19. Permenakertrans RI nomor 2 tahun 1992 yang membahas tentang tata cara penunjukan, kewajiban serta wewenang ahli K3
20. Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1995 yang membahas tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja
21. Permenakertrans RI nomor 5 tahun 1996 yang membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
22. Permenakertrans RI nomor 1 tahun 1998 yang membahas mengenai tata cara pemeliharaan dan penyelenggaraan kesehatan bagi setiap tenaga kerja yang memberikan manfaat lebih dari  paket jaminan pemeliharaan dasar sosial tenaga kerja
23. Permenakertrans RI nomor 3 tahun 1998 yang membahas tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan akibat kerja
24. Permenakertrans RI nomor 4 tahun 1998 yang membahas tentang pemberhentian, pengangkatan serta tata kerja dokter penasehat
25. Permenakertrans RI nomor 3 tahun 1999 yang membahas mengenai syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengangkutan orang serta barang

Keputusan Menteri terkait K3

Terkait K3, keputusan menteri ditetapkan dengan tata aturan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 155 tahun 1984 yang mengatur dan membahas tentang penyempurnaan keputusan menteri tenaga kerja dan bidang transmigrasi
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 125/MEN/82 yang mengatur dan membahas tentang susunan, pembentukan serta tata kerja dewan K3 nasional, wilayah dan panitia Pembina K3
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI dan menteri pekerjaan umum RI nomor 174 tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi berlangsung (nomor 104/KPTS/1986)
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 1135 tahun 1987 yang mengatur dan membahas tentang bendera keselamatan sekaligus kesehatan kerja
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 333 tahun 1989 yang mengatur dan membahas tentang diagnosis serta pelaporan penyakit yang timbul akibat kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 245 tahun 1990 yang mengatur dan membahas tentang hari keselamatan dan kesehatan kerja nasional
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 51 tahun 1999 yang mengatur dan membahas tentang nilai ambang batas faktor fisika pada lingkungan tempat kerja
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 186 tahun 1999 yang mengatur dan membahas tentang nilai ambang batas faktor fisika di lingkungan tempat kerja
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 186 tahun 1999 yang mengatur dan membahas tentang unit penanggulangan kebakaran di lingkungan tempat kerja
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 197 tahun 1999 yang mengatur dan membahas tentang upaya pengendalian bahan kimia berbahaya
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 75 tahun 2002 yang mengatur dan membahas tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 di lingkungan tempat kerja.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 235 tahun 2003 yang mengatur dan membahas tentang berbagai jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan serta moralitas anak
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 68 tahun 2004 yang mengatur dan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di lingkungan tempat kerja

Sementara sebagai aturan dan pedoman bagi kebakaran di lingkungan tempat kerja di atur dalam  Instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor 11 tahun 1997 mengenai pengawasan khusus kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja penanggulangan kebakaran.

Instruksi Menteri terkait K3

1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3

1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.

Download Kumpulan Undang Undang K3 Indonesia

Kumpulan Perundang-Undangan K3 Indonesia (793 Page / Halaman ) preview :

Sekian penjelasan yang dapat saya bagikan kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semua, Aaminn.

Terimakasih telah berkunjung dan membaca artikel ini, sampaikan pendapat atau saran anda di kolom komentar ya.