Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 sudah eksis sejak tahun 1996. Sistem tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996. Selang 18 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012. Peraturan tersebut merupakan peningkatan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam PP no. 50 tahun 2012 tersebut, pemerintah mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua kehidupan bermasyarakat. SMK3 merupakan hal penting dalam perusahaan. Namun sayangnya belum banyak yang paham dan mengerti dengan pengertian SMK3.

Nah, dalam kesempatan ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai SMK3 secara detail dan lengkap.

Pengertian SMK3

Apa itu SMK3? Nah, banyak orang di luar karyawan yang belum tahu mengenai pengertian ini. Ada beberapa pengertian SMK3 yang bisa Anda tahu.

Salah satunya adalah pengertian SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2014, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. Pengertian SMK3 tersebut cenderung pada pengertian SMK# dalam bidang pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan organisasi buruh internasional (ILO), SMK3 adalah ilmu yang bertujuan untuk mengantisipasi, mengevaluasi dan sebagai pengendalian bahaya yang timbul di dalam dan atau dari tempat kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak pada masyarakat sekitar dan lingkungan umum.

Itulah beberapa pengertian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dari beberapa referensi yang bisa Anda tahu. Secara umum, SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang fokus pada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan saat bekerja.

Baca juga: Simbol-Simbol K3 dan Keterangannya

Dasar Hukum Penerapan SMK3

Perlu Anda tahu dalam penerapan SMK3 itu ada peraturan perundang-undangannya. Jadi perusahaan tidak bisa seenaknya sendiri menerapkan SMK3. Sistem manajemen K3 ini harus diterapkan kepada perusahaan yang sudah memenuhi kriteria. Baik perusahaan besar maupun kecil yang memenuhi kriteria dalam penerapan sistem manajemen K3 harus melakukannya.

Adapun dasar hukum penerapan SMK3 adalah sebagai berikut:

Undang – Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang – Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; dan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Undang-undang di atas adalah dasar hukum dalam penerapan K3 di perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus menerapkan SMK3 di lingkungan kerja mereka masing-masing. Perusahaan harus mengintegrasikan sistem perusahaannya dengan sistem manajemen K3 agar bisa berjalan beriringan.

Seperti yang sudah kami singgung di atas, perusahaan yang memenuhi kriteria K3 wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, apa saja kriteria perusahaan wajib K3? Salah satunya perusahaan tersebut mempunyai jumlah pekerja paling sedikit 100 orang. Selain itu, jika ada perusahaan yang bergerak di sektor yang mempunyai risiko bahaya tinggi, perusahaan tersebut harus menerapkan SMK3 meski jumlah pekerjanya kurang dari 100 orang.

Salah satu sektor usaha yang memiliki risiko bahaya kerja yang tinggi adalah pekerjaan konstruksi. Perusahaan konstruksi wajib menerapkan sistem manajemen K3 untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dari bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, adanya penerapan SMK3 ini juga menambah nyaman dan aman bagi karyawan untuk bekerja. Tentu saja hal tersebut juga akan mendorong produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Penerapan sistem manajemen K3 yang bagus juga akan meminimalisir potensi kecelakaan kerja yang terjadi saat menjalankan tugas.

Selain sektor konstruksi, ada sektor lainnya yang juga diwajibkan menerapkan sistem manajemen K3. Salah satunya adalah sektor pelayanan publik, baik klinik, rumah sakit, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016.

Tujuan Penerapan SMK3

Mengutip PP no. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, tujuan penerapan SMK3 adalah:

Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Dari penjelasan di atas, penerapan sistem manajemen K3 memegang peranan penting tidak hanya bagi para pekerja saja. Pekerja akan mendapatkan jaminan perlindungan baik kesehatan maupun keselamatan bagi pekerja. Perlindungan tersebut dilakukan secara terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.

Selain itu, penerapan sistem manajemen K3 ini juga meminimalisir risiko atau potensi bahaya kerja akibat melaksanakan tugasnya. Suasana kerja yang nyaman pun juga akan tercipta sehingga hal tersebut juga akan mendorong produktivitas perusahaan.

Kewajiban Penerapan SMK3

Mungkin kita sering mendengar berita di TV atau media cetak, banyak kasus kecelakaan yang menimpa para buruh maupun pekerja saat mereka menjalankan tugas. Penyebab kecelakaan kerja itu pun juga ada banyak faktor, termasuk faktor manusia, faktor lingkungan hingga faktor peralatan kerja.

Itulah mengapa pemerintah melalui PP no. 50 tahun 2012 mewajibkan semua perusahaan baik besar maupun kecil yang memenuhi kriteria harus menerapkan sistem manajemen K3. Selain itu, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 juga tercantum bahwa perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan yang belum menerapkan SMK3 dengan baik dan optimal juga akan mendapatkan teguran dari pemerintah. Ada berbagai sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan diantaranya surat teguran hingga izin usaha yang dicabut.

Pemerintah juga serius menerapkan teguran dan sanksi ini. Hal tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mencegah kecelakaan kerja yang kasusnya masih cukup tinggi di Indonesia. Perusahaan pun juga tidak punya pilihan selain menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika perusahaan tersebut terbukti membangkang, maka pimpinan perusahaan harus siap berurusan dengan masalah hukum.

Level Penerapan SMK3 di Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, penerapan SMK3 ada 5 tahapan yang bisa Anda ketahui. Adapun tahapan penerapan SMK3 tersebut adalah sebagai berikut:

Penetapan Kebijakan K3
Perencanaan K3
Pelaksanaan Rencana K3
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Untuk lebih jelasnya, berikut kami memberikan penjelasan per tahapan yang lebih detail:

1# Penetapan Kebijakan K3

Tahapan pertama dalam penerapan SMK3 adalah penerapan kebijakan K3. Sebelum penetapan kebijakan K3, perusahaan harus review awal kondisi K3 di perusahaan tersebut. Dalam peninjauan K3, perusahaan biasanya mengadakan konsultasi antara pimpinan dan para pekerja untuk menyusun kebijakan K3 yang sesuai dengan kondisi K3 di lingkungan kerja mereka.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kepentingan masing-masing baik pimpinan maupun pekerja bisa terakomodir dengan baik. Selain itu, konsultasi tersebut mempunyai tujuan agar kebijakan K3 tersebut bisa sesuai dengan sasaran yang sama-sama diharapkan.

2# Perencanaan K3

Setelah menetapkan kebijakan terkait K3, perusahaan kemudian membuat perencanaan K3 secara matang dan menyeluruh. Nah, dalam pembuatan rencana K3 tersebut, ada 4 hal mendasar yang bisa Anda perhatikan.

Adapun 4 hal tersebut adalah hasil evaluasi awal, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, penilikan peraturan perundang-undangan, dan sumber daya yang tersedia. Kondisi awal perusahaan khususnya yang berkaitan dengan K3 menjadi pertimbangan awal dalam penyusunan perencanaan.

Selanjutnya, identifikasi dan perhitungan potensi bahaya bisa dilakukan. Perusahaan kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan sumber daya yang mereka miliki. Apakah para pekerja berkompetensi? Apakah sarana dan prasarana mendukung?

3# Pelaksanaan Rencana K3

Pada tahapan ini, perusahaan sudah mempunyai rencana terkait dengan sistem manajemen K3. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Perusahaan juga harus menyiapkan sumber daya yang berkompeten. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus siap untuk mendukung kelancaran penerapan SMK3.

Ada setidaknya 8 hal mendasar dalam pelaksanaan rencana K3 ini. adapun poin-poin tersebut di antaranya adalah tindakan pengendalian, perancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, produk akhir, usaha menghadapi keadaan darurat dan bencana, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat.

4# Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Setelah pelaksanaan K3, perusahaan juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja K3 apakah bisa berjalan dengan efektif atau tidak. Dalam tahapan ini, ada dua hal mendasar yang harus Anda tahu yakni: pemeriksaan dan audit internal SMK3.

Dengan pemeriksaan dan pengujian K3, perusahaan bisa mengetahui apakah kinerja K3 tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Selain itu, perusahaan juga bisa tahu apakah K3 tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar kerja. Audit internal juga perlu dilakukan untuk mengetahui temuan penting dalam pelaksanaan kinerja K3. Audit internal ini sifatnya harus independen sehingga hasilnya pun juga objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.

5# Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Agar tujuan K3 bisa tercapai dengan efektif, pemantauan dan evaluasi kinerja perlu dilakukan. Pimpinan atau pihak terkait harus melakukan pemantauan serta evaluasi secara rutin dan berkala. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik dan mempertahankan kinerja yang sudah baik.

Penutup

Itulah pembahasan mengenai pengertian SMK3 beserta dengan dasar hukum serta tahapan implikasinya. Sistem manajemen K3 merupakan bagian penting dalam perlindungan keselamatan konsumen. Jika sistem manajemen tersebut terlaksana dengan baik, maka produktivitas perusahaan pun juga akan meningkat secara signifikan. Tentu saja, ini tidak hanya menguntungkan bagi para pekerja saja namun juga perusahaan itu sendiri. Sistem manajemen K3 ini juga sudah mempunyai payung hukum sehingga perusahaan wajib menerapkannya di lingkungan kerja mereka.

Pengertian SMK3, Dasar Hukum dan Tujuannya