Kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi bagian penting dalam kebijakan perusahaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya K3 ini sebagai pelindung bagi para pekerja dan semua orang yang terlibat di dalamnya saat mereka bekerja. Kebijakan K3 perusahaan menjadi hal mendasar terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebijakan tersebut harusnya bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Para pekerja bisa menerima kebijakan tersebut karena menjamin mereka saat bekerja. Sementara perusahaan juga harus menyusun kebijakan yang adil baik bagi pekerja maupun perusahaan itu sendiri.
Ada beberapa contoh kebijakan K3 di perusahaan yang bisa anda tahu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan lengkapnya sebagai berikut.
Kebijakan K3 di Perusahaan
Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), kebijakan menjadi tahapan awal yang vital. Kebijakan ini menjadi bukti bagi perusahaan, khususnya jajaran pimpinan perusahaan terhadap penerapan SMK3 di lingkungan kerja mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi isu penting dalam perusahaan yang harus dipertimbangkan.
Perusahaan serius menyusun kebijakan ini sebagai wujud tanggung jawab dan jaminan mereka terhadap karyawan dalam bekerja. Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian perusahaan dalam pengambilan kebijakan K3. Beberapa di antaranya adalah faktor sumber daya manusia, faktor alat kerja, dan faktor-faktor lainnya.
Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada para pekerja terhadap K3 ini. Mereka bisa mendorong salah satu atau beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Setelah mereka selesai mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, mereka bisa menjadi pelopor keselamatan kerja di lingkungan sekitar mereka.
Pihak perusahaan juga melibatkan mereka dalam menyusun kebijakan K3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ketetapan kebijakan pun juga bisa sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing.
Penerapan K3 di perusahaan ini sebenarnya mempunyai nilai penting bagi perusahaan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum terkait dengan SMK3 di perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan K3 tersebut, pemerintah siap memberikan teguran hingga sanksi mencabut izin usaha.
Itulah mengapa perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terkait dengan implementasi K3 di perusahaan. Jika merasa sulit atau kurang paham, perusahaan bisa menggandeng pihak konsultan K3 yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, segala syarat pun akan terbantu dengan hadirnya konsultan K3 tersebut.
Penerapan K3 yang optimal itu wujud tanggung jawab perusahaan kepada pekerjanya. Perusahaan berarti benar-benar memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Hal tersebut pasti juga akan berimplikasi pada capaian produktivitas kerja para pekerja. Mereka akan lebih nyaman, aman dan optimal dalam bekerja karena kebijakan jaminan keselamatan kerja sudah jelas.
Perusahaan juga mendapatkan citra positif di mata mitra kerja, konsumen hingga pemerintah. Itu mengindikasikan bahwa proses produksi itu berjalan dengan baik dan minim kecelakaan kerja. Ini menjadi prestasi tersendiri bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan.
Tahapan Penyusunan Kebijakan K3
Dalam penyusunan kebijakan K3 di perusahaan, perusahaan harus mulai dari meninjau kondisi awal penerapan K3 di perusahaan. Apakah penerapan K3 tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.
Selanjutnya, perusahaan perlu melibatkan beberapa pihak, khususnya perwakilan dari pekerja. Hal tersebut perlu dilakukan agar kebijakan tersebut bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Dengan demikian, baik perusahaan maupun para pekerja pun bisa memberikan peran optimal dalam implementasi K3 di perusahaan.
Selain hal-hal di atas, ada hal-hal mendasar lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan K3. Adapun poin-poin penting tersebut adalah sebagai berikut!
Kebijakan Harus tertulis dan memuat tujuan dan sasaran K3
Kebijakan K3 yang sudah disepakati bersama harus tertulis dan bertanggal. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut terdokumentasikan dengan baik. Dalam kebijakan tersebut juga harus ditandatangani oleh Top manajer perusahaan. Itu menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan yang legal.
Selain itu, isi kebijakan K3 harus memuat tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan dalam implementasi serta peningkatan kinerja K3. Adapun contoh kebijakan K3 pencegahan kecelakaan kerja, pemenuhan persyaratan hingga peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku.
Kebijakan Merupakan hasil konsultasi dengan wakil tenaga kerja
Kebijakan K3 di perusahaan ini harus sudah disepakati bersama baik dari pimpinan maupun wakil para pekerja. Dengan demikian, semua kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Dalam proses konsultasi tersebut, jika ada bagian yang salah satu pihak kurang setuju, maka perlu dilakukan revisi atau penyusunan ulang agar semua isi kebijakan berterima.
Pihak pimpinan biasanya akan mendapatkan notulensi dari rapat pembahasan kebijakan ini. selain notulensi, ada juga foto kegiatan, daftar hadir, hingga usulan maupun tanggapan terkait dengan kebijakan K3 di perusahaan.
Kebijakan Disosialisasikan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor dan pihak lainnya
Setelah kebijakan tersebut disepakati bersama, perusahaan harus mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Adapun pihak-pihak tersebut adalah para pekerja, tamu, kontraktor, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya dengan cara yang baik dan benar.
Pihak perusahaan bisa membuat poster yang ditempel di perusahaan. Selain itu, kebijakan tersebut juga bisa disosialisasikan saat briefing bagi tamu, pelatihan dan kesempatan yang lainnya. perusahaan juga bisa mencatatkan kebijakan K3 ini lampiran kontrak kerja.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak sudah mengetahui dan paham dengan kebijakan K3 di perusahaan.
Kebijakan Khusus untuk K3
Kebijakan K3 bersifat khusus sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Hal tersebut berdasarkan pada tingkatan resiko yang kemungkinan terjadi. Bahkan, dalam satu perusahaan pun bisa berbeda kebijakan K3 mereka. Beberapa contoh kebijakan K3 khusus ini adalah penggunaan bahan-bahan khusus seperti bahan peledak, bahan mengandung radiasi dan yang lainnya.
Kebijakan Harus dievaluasi Berkala
Kebijakan K3 serta kebijakan lainnya harus dievaluasi secara berkala. Hal tersebut untuk memberikan penilaian penerapan kebijakan yang sudah berjalan. Selain itu, evaluasi tersebut juga bermanfaat untuk memberikan jaminan bahwa penerapan kebijakan sesuai dengan ketetapan awal.
Tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Mekanisme peninjauan ulang ini bisa dilakukan dalam rapat tahunan yang juga melibatkan perwakilan dari pekerja. Dengan kata lain, para pekerja pun juga mengetahui perubahan kebijakan tersebut dan bisa disosialisasikan kepada semua pihak.
Penutup
Keselamatan dan kesehatan Kerja menjadi bagian penting dalam perusahaan. Namun dalam tataran kebijakan, perusahaan mempunyai pilihan untuk menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Hanya saja dalam penyusunan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan juga harus melibatkan perwakilan pekerja agar kebijakan tersebut bisa berterima dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Kebijakan K3 bersifat khusus yang perlu ditinjau secara berkala disesuaikan dengan kondisi terkini. Selain itu, kebijakan juga bisa ada perubahan dengan mekanisme yang sama saat penyusunan kebijakan.
Dalam artikel ini penulis telah menyajikan Contoh Kebijakan K3 di Perusahaan yang bisa Anda jadikan acuan untuk meningkatkan kemajuan sistem dalam bisnis Anda.